Kemenko Polkam gelar forum koordinasi peningkatan kapasitas SDM keamanan siber
Bali, Trenzindonesia.com | Dalam upaya menghadapi ancaman siber yang kian kompleks dan masif, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menggelar Forum Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber. Forum strategis yang berlangsung di Intercontinental Bali Resort, Rabu (27/8), ini bertujuan membangun ketahanan siber nasional melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) dari berbagai instansi kunci.
Forum yang diinisiasi Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data (KSPD) Kemenko Polhukam ini menghimpun perwakilan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, dan instansi strategis lainnya. Dalam sambutannya, Marsda TNI Eko D. Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, menekankan bahwa literasi keamanan siber harus menjadi budaya baru di semua lapisan masyarakat.
“Data dan informasi kini adalah aset strategis bangsa. Perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar, tetapi juga risiko seperti serangan siber dan kebocoran data. Karena itu, penguatan kapasitas SDM di bidang ini mutlak diperlukan,” tegas Eko.
Pemilihan Bali sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Pulau Dewata dinilai memiliki posisi strategis sebagai pusat konektivitas global dan pariwisata, sekaligus telah mengembangkan ekosistem keamanan siber yang matang dengan adanya Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tingkat daerah.
Ancaman Siber Makin Kompleks, Sasar Sektor Kritis
Dr. Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), memaparkan kekhawatiran mendalam atas perkembangan lanskap ancaman siber di Indonesia yang bergerak sangat cepat.
“Ancaman seperti malware, ransomware, dan Advanced Persistent Threat (APT) semakin menyasar sektor-sektor kritis pemerintahan dan layanan publik,” jelas Sulistyo.
Untuk menanggulangi hal tersebut, BSSN mendorong pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan Security Operation Center (SOC) di seluruh daerah, serta percepatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
Sekretaris Gov-CSIRT BSSN menambahkan, perlunya perubahan paradigma bahwa keamanan siber bukan hanya tanggung jawab tim IT semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh civitas institusi. Saat ini, Gov-CSIRT BSSN telah menaungi 352 TTIS yang tersebar di instansi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Melalui forum ini, Kemenko Polhukam berharap dapat menciptakan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan untuk memperkuat benteng pertahanan digital Indonesia dan mewujudkan kedaulatan digital yang tangguh.