Jakarta, Trenzindonesia | Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungannya terhadap rencana digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui pengembangan infrastruktur digital publik (Digital Public Infrastructure/DPI) yang diinisiasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Digitalisasi ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, akurat, dan efisien.
“Pada dasarnya kita mendukung. Kita tidak bisa lagi menghindar bahwa penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat rapat bersama perwakilan DEN di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (16/4/2025).
Gus Ipul menekankan bahwa data yang akurat menjadi kunci dalam penyaluran bansos yang efektif. Menurutnya, pemanfaatan teknologi merupakan satu-satunya cara untuk mencapai akurasi tersebut.
Selama ini, penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Namun, metode ini masih menemui berbagai kendala, terutama karena perbedaan literasi keuangan dan teknologi di kalangan penerima manfaat.
“Sekian persen bantuan tidak terserap karena penerima tidak mengambilnya—mereka tidak paham, sedang sakit, atau karena alasan lainnya. Literasi masyarakat soal keuangan dan teknologi berbeda-beda,” jelasnya.
Meski demikian, Gus Ipul menilai langkah digitalisasi tetap perlu dimulai, khususnya di kalangan masyarakat yang sudah familiar dengan teknologi. Kemensos, katanya, siap mengikuti dan mendukung transformasi digital ini.
“Mari kita mulai dari yang memungkinkan. Bagi masyarakat yang belum siap, kita tetap bantu dengan cara manual. Tapi intinya, kita harus mulai,” tegasnya.
Sementara itu, Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, menjelaskan bahwa pendekatan utama dalam digitalisasi ini adalah konsep pemerintah digital yang berfokus pada efisiensi, inklusivitas, dan transparansi.
Menurut Tubagus, Digital Public Infrastructure (DPI) yang dirancang untuk Perlinsos akan terdiri dari tiga elemen utama:
Identitas digital penerima manfaat (Digital ID)
Pembayaran digital
Pertukaran data (data exchange)
“Adopsi DPI sangat tepat untuk dilakukan dalam program Perlinsos. Ini akan membantu verifikasi penerima, memastikan integritas data, dan mempercepat proses pembayaran,” ungkapnya.
Rencana ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian/lembaga. Pemerintah menargetkan peluncuran awal infrastruktur digital publik untuk mendukung program Perlinsos pada Agustus 2025. (Da_Bon/Fjr) | Foto: Istimewa