JAKARTA, Trenz News | Pemilu serentak tahun 2024 sudah di depan mata, serta tahapan pelaksanaan pemilu nya sudah berlangsung, mulai dari tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik dan saat ini memasuki tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur Bpk. Sakhroji menyampaikan bahwa Pemilu adalah milik rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan diawasi oleh seluruh rakyat Indonesia, agar masyarakat dan adil, maka tahapan pemilu yang sedang berjalan harus dikawal dapat ikut memastikan tahapan pemilu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Maka dalam rangka persiapan menghadapi pemilu serentak 2024, Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif menggelar “Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas” yang dilaksanakan pada Senin, 5 Desember 2022 di Hotel Balairung Matraman .
Pada Deklarasi tersebut Bawaslu Kota Jakarta Timur mengajak unsur stakeholder pemilu mewakili Pemerintah Daerah ada Kesbangpol Kota Jakarta Timur, Dewan Kota Kota Jakarta Timur, FKUB, FKDM, FPK, beberapa organisasi kepemudaan, Pemuda Ansor, Pemuda Muhamadiyah, PPUA Disabilitas, Himpunan Wanita Disabilitas, Bamus Betawi dan serta beberapa mahasiswa dari kampus di wilayah Kota Jakarta Timur.
Dalam sambutan Pembukaan acara Bpk. Reki Putra Jaya, Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta, menyampaikan Penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas adalah tanggung jawab kita bersama, resiko adanya pelanggaran pemilu menjadi tanggungjawab bersama dan Bawaslu memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan. Bawaslu RI telah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu yaitu instrumen yang disusun untuk memetakan potensi kerawanan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu sekaligus alat deteksi dini dalam rangka meminimalisir adanya potensi pelanggaran.
Kerawanan yang didefinisikan sebagai risiko yang berpotensi menghambat jalannya Pemilu yang demokratis, Luber, jujur dan adil, wajib dikelola melalui program, strategi dan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan terukur.
Indeks kerawanan pemilu ini disusun berdasarkan data-data yang ada di daerah provinsi, kabupaten/Kota dan kecamatan seperti adanya pelanggaran politisasi sara, politik uang, dan pelanggaran lainnya, ini akan menjadi antisipasi dalam rangka pencegahan. Bawaslu dan jajaran melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah, Stakeholder pemilu, Ormas, OKP dan elemen masyarakat dalam peningkatan pengawasan partisipasif untuk terwujudnya pemilu demokratis, damai dan berintegritas.
Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bpk. Marhadi, membacakan poin-poin yang disepakati dalam deklarasi pemilu damai dan berintegritas yang diikuti oleh seluruh peserta acara deklarasi, adapun poin-point deklarasi sebagai berikut:
(1) Mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Senantiasa menjaga integritas dan siap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
(3) Menolak segala bentuk Politisasi SARA, Hoax dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah integrasi bangsa dengan memegang teguh moral dan etika politik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur persatuan indonesia.
(4) Menolak politik uang sebagai bentuk politik pragmatis sesaat yang mengancam kelangsungan pemerintahan yang bersih, jujur dan bijaksana.
(5) Berpartisipasi melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu demi mewujudkan keadilan pemilu.
(6) Mendukung sinergitas dan soliditas Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Tokoh masyarakat dan Seluruh elemen masyarakat demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang aman, damai dan kondusif di wilayah Jakarta Timur.(dd)
