Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
Jakarta, Trenzindonesia | Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyuarakan keprihatinannya atas semakin banyaknya masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol).
Ia menilai pemerintah belum tegas dalam menangani permasalahan ini, sehingga kasus terkait pinjol terus meningkat dan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
“Korban pinjol terus bermunculan karena dianggap solusi cepat untuk mendapatkan uang tanpa ribet. Padahal, dampaknya menyusahkan di kemudian hari dengan bunga mencekik dan cara penagihan yang tidak manusiawi,” ujar Mufti dalam rilisnya, Rabu (18/12/2024).
Data menunjukkan lonjakan signifikan pinjaman online dalam beberapa tahun terakhir:
Mei 2023: Total utang pelaku UMKM dari pinjol mencapai Rp19 triliun (OJK).
Maret 2024: Kredit pinjol melampaui angka Rp64 triliun (Bank Indonesia).
Menurut Mufti, mudahnya akses pinjol menjadi akar masalah. Cukup dengan nomor HP dan KTP, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman tanpa pertimbangan kemampuan bayar. Namun, ini justru memicu praktik gali lubang tutup lubang yang semakin menjerat masyarakat dalam utang yang tak berujung.
Tak sedikit masyarakat terjerat pinjol melakukan gali lubang tutup lubang yang membuat hutangnya semakin menumpuk. Mufti menyebut, seharusnya fenomena seperti ini bisa diputus bila ada kebijakan yang mendukung perekonomian rakyat.
“Banyak yang terjerat pinjol gali lubang tutup lubang, sampai pada titik nggak ada lubang yang bisa digali akhirnya mengambil langkah ekstrem, menggali lubang untuk diri sendiri (bunuh diri),” tutur Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
Kasus Tragis Akibat Pinjol
Mufti menyoroti beberapa kejadian tragis akibat utang pinjol:
Kediri, Jawa Timur: Sebuah keluarga mencoba bunuh diri karena utang pinjol. Ayah, ibu, dan anak sulung selamat, namun anak balita meninggal dunia.
Tangerang, Banten: Sekeluarga, termasuk beberapa guru, nekat bunuh diri karena lilitan utang.
“Pinjol ini sudah merusak sendi-sendi kehidupan. Dari kasus kekerasan, kriminal, hingga kehilangan nyawa. Apalagi, sistem penagihan yang tidak manusiawi menambah penderitaan korban,” papar Mufti.
Mufti menilai program inklusi keuangan pemerintah bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan malah mendorong mereka ke dalam jebakan pinjol.
“Fenomena ini terjadi karena pemerintah tidak menyediakan akses pinjaman yang terjangkau dan aman bagi rakyat. Akhirnya, rakyat mengambil jalan pintas ke pinjol yang bunganya mencekik,” jelas Mufti.
Baca Juga :
Ia juga menyoroti penanganan pinjol ilegal yang dinilai kurang maksimal. Meski pemerintah telah menutup beberapa situs pinjol ilegal, lemahnya pengawasan membuat pinjol terus bermunculan.
“Tanpa pengawasan ketat dan sanksi tegas, korban terus bertambah. Pemerintah seperti tak berdaya menghadapi pinjol yang makin merajalela,” tambahnya.
Sebagai politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan, Mufti meminta pemerintah segera menyelesaikan regulasi pinjol yang berpihak pada rakyat.
“Regulasi ini harus menyasar akar masalah. Jangan biarkan ruang gelap dan abu-abu dimanfaatkan oleh pelaku pinjol. Pemerintah harus hadir melindungi rakyat dari jebakan utang dengan bunga tak masuk akal,” tuturnya.
Ia juga menyoroti perlunya kebijakan ekonomi yang mendukung daya beli masyarakat.
“Sejak pandemi, daya beli rakyat turun, tapi pajak dan harga barang terus naik. Pemerintah perlu menciptakan solusi agar rakyat tak lagi mencari jalan pintas yang berbahaya seperti pinjol,” pungkasnya.
“Kami menyesalkan kenapa regulasi mengenai pinjol ini belum juga siap karena masih banyak lubang di sana-sini. Tidak ada perbaikan sama sekali padahal korban sudah banyak, tidak hanya kehilangan harta karena bunga yang mencekik tapi kehilangan nyawa karena tidak sanggup membayar,” urainya.
“Sekarang ini kita semua menyaksikan banyak rakyat yang frustasi dan sebagian memilih bunuh diri, karena diteror oleh debt collector pinjol. Pemerintah ini seperti membiarkan pinjol tanpa pengawasan yang memadai, yang artinya banyak ruang gelap dan abu-abu yang dimanfaatkan pinjol,” jelas Mufti
Mufti berharap pemerintah segera menyiapkan sistem pinjaman berbasis inklusi keuangan yang aman dan terjangkau. Selain itu, pengawasan terhadap pinjol perlu diperketat dengan sanksi berat bagi pelaku yang melanggar aturan.
“Cukup sudah korban berjatuhan karena pinjol. Saatnya kita bergerak melindungi rakyat dan memastikan mereka memiliki akses keuangan yang sehat,” tandasnya. #StopPinjolIlegal #LindungiRakyat. (Da_Bon/Fjr) | Foto: Istimewa
