Tetapkan HPN 2025 di Provinsi Riau
Jakarta, Trenzindonesia | Rapat pleno perdana pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) digelar pada Rabu, 18 September 2024, di Jakarta, tepat sebulan setelah KLB dilaksanakan pada 18 Agustus 2024.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi pengurus baru untuk saling berkenalan dan merencanakan agenda kerja ke depan.
Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyatakan bahwa agenda utama pleno kali ini adalah silaturahmi dan perkenalan antar-pengurus yang diamanahkan oleh formatur KLB untuk masa bakti sisa 2023-2028. Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo, Wakil Ketua Timbo Siahaan, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang, Wakil Ketua Atal S. Depari, serta Ketua Dewan Pakar Dhimam Abror. Pengurus harian lainnya, seperti Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi dan Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto, juga turut hadir bersama jajaran pengurus lainnya.
Salah satu keputusan penting dalam pleno tersebut adalah penetapan kembali Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Provinsi Riau, sesuai hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada HPN 2024. PWI Provinsi Riau diamanahkan untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah dan mitra di daerah.
Pengurus PWI Provinsi yang belum dilantik, seperti PWI DKI Jakarta, PWI Sumatera Barat, dan PWI Papua Barat Daya, diharapkan segera menetapkan tanggal pelantikan. PWI Provinsi yang sah adalah hasil konferensi provinsi, sementara plt-plt yang bukan hasil konferprov dianggap tidak sah dan ilegal, tegas Zulmansyah.
Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasehat, mengingatkan pentingnya menjaga etika, moralitas, dan integritas profesi. “Jangan sampai kasus yang memalukan, seperti cash back, terulang kembali. Wartawan harus menjaga etika dan perilakunya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik,” pesannya.
Secara de facto, kepengurusan PWI hasil KLB telah diakui oleh lembaga dan kementerian negara, serta telah mendapatkan akta terbit. Kegiatan seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), pelantikan pengurus, dan perpanjangan KTA PWI akan segera dilaksanakan. Ilham Bintang menambahkan bahwa pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan HAM hanya tinggal menunggu waktu. (PR/Fjr) | Foto: istimewa