Jakarta, Trenzindonesia.com | Ketua Kompartemen Kelembagaan Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (Petani), Tunjung Budi, memberikan tanggapan kritis terhadap langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengangkat Irjenpol Lotharia Latif, mantan Kapolda Maluku, sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang baru.
Dalam keterangan tertulisnya, Tunjung Budi menyoroti bahwa pengangkatan jenderal Polri untuk posisi strategis di luar lingkup kepolisian memperkuat citra Polri sebagai institusi yang terlalu ambisius. “Pengangkatan ini menunjukkan pandangan bahwa Polri seakan ‘kemaruk’ dalam meraih berbagai jabatan di kementerian dan lembaga lain,” ujar Tunjung Budi.
Lebih jauh, Tunjung Budi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap implikasi dari keputusan ini terhadap kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai bahwa penempatan pejabat tinggi Polri di jabatan sipil strategis dapat mencerminkan kekhawatiran terhadap kompetensi ASN. “Semestinya, ASN mampu berkompetisi untuk posisi-posisi tersebut. Namun, pengangkatan perwira Polri di posisi ini bisa membentuk kesan bahwa ASN belum cukup kompeten,” jelasnya.
Keputusan serupa sebelumnya juga pernah diambil KKP pada Desember 2023, ketika Komjenpol Prof. Rudy Heriyanto Adi Nugroho diangkat sebagai Sekjen KKP. Menurut Tunjung Budi, tren ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa pengangkatan jenderal Polri di kementerian sipil merupakan langkah yang kurang tepat dan dapat merugikan pengembangan ASN di Indonesia.
Tunjung Budi juga mengingatkan bahwa penunjukan pejabat Polri di kementerian sipil bisa memicu kontroversi politik dan menimbulkan kritik dari berbagai pihak yang melihatnya sebagai upaya “polisisasi birokrasi.” “Pengangkatan pejabat Polri di KKP ini dapat mempengaruhi citra kementerian, dan menciptakan kesan bahwa birokrasi sedang mengalami polisisasi,” tegasnya.
Sebagai mantan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang, Tunjung Budi juga menyoroti kekhawatiran bahwa jenderal Polri mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai kompleksitas sektor kelautan. “Kebijakan yang diambil bisa kurang tepat sasaran, tidak sesuai dengan kebutuhan nyata nelayan, dan tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka,” tuturnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa latar belakang penegakan hukum dan keamanan dari pejabat Polri dapat membuat fokus mereka lebih cenderung pada pengawasan dan penegakan hukum, daripada pemberdayaan ekonomi dan sosial nelayan. “Hal ini bisa mengurangi perhatian terhadap program-program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan,” imbuh Tunjung Budi.
Ia pun menyatakan rasa pesimisnya terhadap program pemberdayaan nelayan jika pejabat yang menduduki posisi Dirjen tidak memiliki kompetensi yang sesuai. “Pemberdayaan nelayan memerlukan pendekatan yang inovatif dan holistik, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kurangnya pengalaman di bidang ini bisa menghambat pengembangan program-program kreatif yang sesuai dengan kebutuhan nelayan,” pungkasnya.