Jakarta, Trenzindonesia | Piyu PADI, Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), mengadakan audensi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, di Kantor Staf Presiden di Bina Graha, Jakarta, pada Kamis (28/12/2023).
Pertemuan ini dilakukan sebagai respons terhadap kurangnya transparansi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Nasional (LMK) dalam manajemen penarikan, pengelolaan, dan distribusi royalty kolektif.
Ketua AKSI, Satriyo Yudi Wahono alias Piyu PADI, menyampaikan keprihatinan terhadap mekanisme penarikan, pengelolaan, dan distribusi royalti yang dianggap memberatkan para komposer. Piyu menekankan pentingnya transparansi dari pihak LMKN dan LMK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyaluran hak ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta.
“Sudah dua kali kami (AKSI) melakukan somasi kepada pihak LMKN, namun tidak mendapat jawaban,” ujar Piyu, mengecam ketidakresponsifan lembaga terkait.
Piyu juga membahas inisiatif AKSI terkait penggunaan karya lagu. Para komposer AKSI mengusulkan sistem pemberian lisensi dalam penggunaan karya lagu, yang dikenal sebagai direct licensing. Tujuan dari sistem ini adalah memberikan manfaat ekonomi langsung kepada pencipta lagu tanpa menunggu periode distribusi yang lama.
Wakil Ketua Umum AKSI, Rika Roeslan, menyoroti perlunya perjuangan untuk hak kesejahteraan musisi dan pencipta lagu. Dia menekankan pentingnya regulasi yang mengatur dan melindungi hak ekonomi para pencipta lagu di Indonesia agar dapat hidup sejahtera melalui karya seni mereka.
“Hak royalti ini berpengaruh besar bagi kesejahteraan musisi. Harapannya, keluhan ini dapat diakomodasi oleh pihak pemerintah sebagai agenda yang penting,” ungkap Rika.
Dalam tanggapannya, Jenderal Moeldoko menyatakan niatnya untuk mengambil langkah-langkah intervensi terkait komplain para pencipta lagu terkait hak kelola royalti. Dia berjanji akan mengundang para pemangku kepentingan terkait untuk membahas perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi dari lembaga terkait.
Moeldoko juga menyoroti kurangnya transparansi dari LMKN dan menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan terkait perizinan konser satu pintu. Dia menegaskan perlunya mengkaji akuntabilitas dan transparansi pengelolaan LMKN sebagai penanggung jawab utama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Mengenai transparansi LMKN dalam memberikan royalti kepada pencipta lagu, sesuai dengan amanat Undang-Undang No 28 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga, untuk saat ini LMKN bertindak sebagai penanggung jawab utama perlu dikaji akuntabilitas serta transparansi pengelolaannya,” tegas Moeldoko
Semua pihak berharap bahwa hasil dari audensi ini dapat memberikan solusi yang adil dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan para pencipta lagu di Indonesia. (Da_Bo/Fjr)