JAKARTA – Tanggapan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)...

Ajang Silaturahmi Wartawan dan Musisi Lintas Generasi Tangerang, Trenzindonesia | Wartawan hiburan yang tergabung dalam...

Dalam Harmoni Kita Optimalkan Tata Kelola Royalti Musik dan/atau Lagu di Indonesia Jakarta, Trenzindonesia |...

Talk Show yang membahas hak royalti dan roadmap musik Indonesia sukses digelar di Auditorium Abdulrachman Saleh Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024 lalu.

Moeldoko juga menyoroti kurangnya transparansi dari LMKN dan menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan terkait perizinan konser satu pintu.

IRW LSM LIRA melaporkan bahwa selama ini banyak masyarakat yang melanggar hak cipta, termasuk ketidakpatuhan dalam membayar royalti Performing Right dan Mekanikal Right (Penggandaan) melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya.

PAPPRI adalah sebuah organisasi profesi yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti.

Dharma Oratmangun, Ketua LMKN, menegaskan bahwa kerja sama LMKN dengan IRW LSM LIRA akan mendukung peningkatan kesadaran industri musik dalam mematuhi kewajiban membayar royalti sesuai dengan peraturan UUHC 28 Tahun 2014.

PAPPRI juga menyatakan sikapnya bahwa semua pihak harus mendukung penuh pelaksanaan UUHC dan aturan pelaksanaannya demi kepentingan bersama dalam memajukan industri musik di Indonesia.

Jusuf Rizal menegaskan bahwa IRW LSM LIRA akan mendalami dan mengkaji dengan cermat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pencipta lagu guna menjaga ekosistem dunia per-royaltian agar berjalan dengan baik dan dinamis.

IRW LSM LIRA juga membangun Inteligen Rakyat Semesta (IRS) untuk melakukan pengawasan operasi senyap terhadap pihak-pihak yang melanggar UUHC.

Jusuf Rizal menyatakan bahwa pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta harus diproses secara hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana.