Bogor, Trenz News | Organisasi Masyarakat (Ormas) pendukung Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi),PROJO Kota Bogor siap melawan aksi kelompok masyarakat yang merusak tatanan negara secara inskonstitusional.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Projo Kota Bogor, Dadi Munardi Jum’at 26/06/2020 di Sekretariat DPC PROJO Kota Bogor yang dihadiri oleh Pengurus DPC Projo Kota Bogor.
Menurut Dadi Munardi, aksi penolakan RUU HIP oleh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dengan tuntutan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) memberhentikan Presiden Jokowi, adalah inkonstitusional,
“Kami PROJO Kota Bogor tidak akan tinggal diam dan siap untuk melawan bersama seluruh DPD dan DPC PROJO se-Indonesia beserta masyarakat Indonesia”, tegas Dadi
Masih menurut Dadi, RUU HIP itu adalah inisiatif dari DPR RI, sehingga aksi massa yang menghubungkan RUU HIP dengan Presiden Jokowi merupakan tindakan yang tak benar dan salah.
Pemerintah tidak tahu menahu dan pemerintah dalam hal ini juga sepakat dengan aspirasi masyarakat untuk menunda pembahasan RUU HIP serta memberikan waktu kepada DPR untuk mengkaji ulang RUU HIP itu dengan mendengarkan aspirasi rakyat.
“Jadi massa yang meminta MPR RI untuk memberhentikan Presiden Jokowi adalah mereka yang akan mengacaukan tatanan negara kita indonesia. Karenanya, kami siap melawan dan kami tegaskan, mereka itu memancing keadaan, dan itu harus dilawan secara hukum”, lanjut Dadi
“Jika tidak, maka kami-kami lah yang akan turun untuk melawan mereka yang merusak tatanan negara kita. Apa hubungan nya RUU HIP dengan Presiden Jokowi? Ini adalah tindakan memperkeruh keadaan di bangsa ini yang sedang melawan Covid-19, jangan biarkan mereka terus mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di negara kita”, ujar Dadi dengan raut kesal.
Dua hari lalu, PA 212 bersama sekelompok Ormas Islam yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI) unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Dalam orasinya ketua pelaksana pergerakan Aksi PA 212 cs, Edy Mulyadi menyampaikan empat tuntutan yang mana salah satunya menuntut MPR menggelar Sidang Istimewa untuk menurunkan Presiden Jokowi.
Kembali menurut Dadi, tuntutan massa PA 212 yang mendesak MPR memberhentikan Presiden Jokowi gara gara RUU HIP, tidak ada korelasinya sama sekali, jadi ga nyambung apa yang mereka tuntut.
“Saya tidak bisa melihat korelasi antara penolakan RUU HIP dengan desakan agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi. Karenanya kembali kami tegaskan bahwa PROJO Kota Bogor siap melawan siapapun yang berniat mengganggu negara kita Indonesia”, pungkas Dadi Munardi. (PR/PROJO Kota Bogor)