Jakarta, Trenzindonesia.com | Ratusan anggota Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), yang mayoritas terdiri dari artis film senior, menggeruduk kantor PB PARFI di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (20/11/2024). Mereka menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan PB PARFI periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Alicia Djohar.
Ki Kusumo, aktor sekaligus produser yang turut hadir dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa kehadiran para anggota adalah bentuk akumulasi kekecewaan yang telah lama terpendam.
“Banyak hal yang tidak berjalan semestinya dalam kepengurusan saat ini. Janji-janji kepada anggota tidak terpenuhi. Ini adalah kesalahan yang harus segera diperbaiki,” ujar Ki Kusumo.
Polemik Kongres dan Biaya Registrasi
Salah satu pemicu utama aksi ini adalah rencana PB PARFI menggelar Kongres PARFI ke-17 pada 15 Desember mendatang tanpa transparansi. Menurut Ki Kusumo, persiapan kongres tidak melibatkan anggota secara terbuka, bahkan terdapat rumor bahwa peserta kongres harus membayar biaya registrasi sebesar Rp250 ribu.
“Janji untuk mensejahterakan anggota justru tidak terpenuhi. Kondisi ini memicu gejolak dan aksi mosi tidak percaya dari anggota,” tegas Ki Kusumo.
Deretan Artis Senior Hadir
Sejumlah artis senior terlihat hadir dalam aksi ini, termasuk Soultan Saladin, Dolly Martin, Syaiful Amri, Lela Anggraini, Kamil Marvin, Aspar Paturusi, Mawardi Harlan, Yana Akbarie, Elkie Kwee, Agus Wibowo, dan Tien Kadaryono.
Syaiful Amri, salah satu aktor senior, menjelaskan bahwa PB PARFI dianggap telah menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“PB PARFI gagal menjalankan amanah kongres dan tidak melakukan heregistrasi anggota sesuai ketentuan. Bahkan, kantor organisasi ini sekarang beroperasi seperti kantor komersial, bukan organisasi profesi,” kritik Amri.
Daftar Kesalahan PB PARFI
Syaiful Amri merinci sejumlah kesalahan PB PARFI di bawah kepemimpinan Alicia Djohar:
- Tidak melaksanakan amanah kongres sesuai AD/ART.
- Gagal melakukan rekonsolidasi anggota, dengan angka pencapaian kurang dari 50% + 1 dari total anggota terdaftar.
- Menyalahgunakan wewenang kantor dengan mengubah fungsi organisasi menjadi lebih mirip perseroan terbatas (PT).
- Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan tugas, terutama terkait pembiayaan dan operasional organisasi.
- Gagal menyehatkan organisasi, baik dalam aspek administratif maupun operasional.
Tuntutan Anggota
Para anggota PARFI menuntut agar PB PARFI menyerahkan kedaulatan kepada anggota untuk membentuk pejabat sementara. Pejabat ini diharapkan dapat melaksanakan Kongres PARFI ke-17 selambat-lambatnya pada April 2025, dengan transparansi dan melibatkan seluruh anggota.
Aksi mosi tidak percaya ini mencerminkan kekecewaan mendalam para anggota terhadap kepemimpinan Alicia Djohar, sekaligus menjadi momentum penting bagi PARFI untuk memperbaiki arah organisasi di masa depan.***
