Trenz News |Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang penting di seluruh wilayah Asia Tenggara, dengan k apasitas populasi  negara  yang  mewakili  40%  dari  total  populasi  ASEAN,  di  samping  dukungan  sumber  daya  alam yang  melimpah  dan  diberlakukannya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN.  Struktur  sosial  Indonesia  yang  besar dalam hal potensi pasar, serta tersedianya potensi tenaga kerja terampil dalam jumlah besar menjadi magnet bagi investor asing untuk menanamkan modalnya.

Baru-baru  ini,  Bank  Dunia menempatkan  Indonesia  pada  peringkat  ke-72  dari  seluruh  negara  dalam  hal kemudahan  berbisnis  atau ease  of  doing  business  dalam  Indeks  Kemudahan  Berbisnis  2018.  Sebagai anggota  dari  negara  G20,  Indonesia  juga  berhasil  menunjukkan  keberhasilannya  dalam  pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk wilayah Asia. Tak hanya itu, lembaga pemberi rating internasional seperti Standard &  Poors,  dan  Moody’s  juga  telah  memberikan  peringkat  investment  grade  berkat  kinerja  positif  ekonomi Indonesia.

Di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo,  secara  umum  Indonesia  tengah  menikmati  kemajuan ekonomi,  yang  tidak  hanya  berfokus  pada  pembangunan  infrastruktur  dan  peningkatan  kapasitas  industri, tetapi  juga  proses  perubahan  kebijakan  investasi  yang  sejauh  ini  dianggap  ramah terhadap  penanaman modal  asing.  Berdasarkan  data  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  per  kuartal  pertama  2017, sebanyak 60% dari keseluruhan investasi di Indonesia merupakan penanaman modal asing yang jumlahnya mencapai US$ 7,3 miliar. Dari jumlah tersebut, asal modal yang masuk ke Indonesia masih didominasi dari negara-negara  Asia, termasuk di antaranya dari Taiwan  yang jumlahnya terus  meningkat secara bertahap. Per  kuartal  ketiga  2017,  realisasi  investasi  Taiwan  di  Indonesia  sebesar  US$  41,3  juta  di  99  proyek  (data BKPM), sementara data YTD September 2017 mencatat sebesar US$336 juta.

Pemerintah  terus  memacu  peningkatan  arus  investasi  dari  Taiwan  ke  Indonesia,  sehingga  harus dimanfaatkan  sebaik  mungkin.  Dalam  konteks  kebijakan  investasi,  keterbukaan  menjadi  semangat  utama dalam kebijakan ekonomi Indonesia dimana investasi ke Indonesia telah menjadi pola tersendiri bagi investasi Taiwan ke luar negeri. Hal ini sejalan dengan kebijakan New Southbound Policy yang menjadi garis kebijakan luar negeri utama Pemerintah Taiwan saat ini.

Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa revitalisasi ekonomi menjadi prioritas utama saat ini. Terdapat empat fokus utama pada pelaksanaan  New  Southbound  Policy  antara lain  ekonomi dan kerjasama perdagangan, pertukaran bakat, berbagai sumber daya, dan konektivitas regional. Kebijakan ini juga me nawarkan sejumlah kerjasama di beberapa bidang, seperti teknologi, kesehatan, agrikultur, dan bidang lainnya, terutama untuk meningkatkan  hubungan  bilateral  dan  multilateral  dengan  ASEAN,  yang  menjadi  pasar  terbesar  kedua Taiwan untuk pasar ekspor dan tujuan investasi.

Investasi Taiwan di Indonesia

Dalam  lingkup  ASEAN,  Indonesia  merupakan  satu-satunya  negara  ASEAN  yang  menikmati  surplus perdagangan  dengan Taiwan. Pada  2016 surplusnya mencapai US$1,55 miliar, sementara negara  ASEAN lainnya  defisit.  Pada  periode  Januari  –  April  2017,  kinerja  perdagangan  Indonesia  dengan  Taiwan  mulai membaik dengan meningkatnya ekspor secara keseluruhan sebesar 18,62% dan khusus untuk ekspor nonmigas bertumbuh sebesar 1,33%.

Selama  lima  tahun  terakhir  realisasi  investasi  Taiwan mencapai  US$1,6  miliar,  dimana  pada  tahun  2016 investasi  Taiwan  mencapai  US$108  juta,  atau  meningkat  9,3%  dari  tahun  sebelumnya.  Sementara  data Financial Times pada Februari 2016, total Outward Investment Taiwan ke Indonesia  berada pada di posisi ketujuh dengan total investasi sebesar US$1,5 miliar.

BKPM mengidentifikasi minat investasi Taiwan senilai US$3 miliar, sekitar Rp 41,7 triliun untuk sektor industri petrokimia, baja, dan perkapalan. Hal ini sejalan dengan focus pengembangan  ekonomi pemerintah  dalam Paket  Kebijakan  Ekonomi  15,  yang  difokuskan  pada  pengembangan  industri  logistik  nasional.  BKPM mendorong  investor  Taiwan  untuk  merealisasikan  komitmen  investasi  sesuai  rencana  lewat  pembangunan industri  semikonduktor,  kimia,  komunikasi,  dan  mesin   di  Indonesia.  Di  satu  sisi,  BKPM  juga  akan  terus memberikan kemudahan layanan perizinan investasi, salah satunya adalah layanan izin 3 jam.

 Target Pembangunan Infrastruktur Logistik

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target pembanguan infrastruktur  untuk periode 2016-2019 yang ditetapkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasionnal  (RPJMN).  Berbagai  proyek pembangunan infrastuktur difokuskan pada pembangunan industri logistik dan energi, yang meliputi :

• Konsep tol  laut  sebagai  sarana  untuk  mendukung  Indonesia  menjadi  poros  maritime  dunia  – membangun  24  pelabuhan  laut  baru,  meningkatkan  jumlah  kapal  besar  (kargo,  kapal  transportasi utama, kapal penyebrangan), dan pembangunan 60 pelabuhan penyebrangan.
• Meningkatkan konektivitas melalui instrastruktur transportasi udara  –  membangun 15 bandara udara, membangun fasilitas kargo udara di 6 lokasi, meningkatkan jumlah armada penerbangan.
• Pembangunan transportasi  perkotaan  –  membangun  Bus  Rapid  Transit  (BRT)  di  29  kota, membangun Mass Rapit Transit (MRT) di 6 kota metropolis dan 17 kota besar.
• Mengurangi biaya logistik dengan meningkatkan infrastuktur kereta api – membangun rel kereta di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan yang mencakup 2.159 km rel kereta api antar kota dan 1.099 km rel kereta api dalam kota.
• Meningkatkan efisiensi transportasi lewat pembangunan dan pemeliharaan jalan – membangun 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol baru, dan merehabilitasi 46.770 km jalan yang sudah ada.

Target pembangunan infrastuktur tersebut dituangkan pula  ke dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang ke-15 yang  berfokus  pada  pengembangan  usaha  dan  daya  saing  penyedia  jasa  logistik  nasional.  Diperkenalkan pada  15  Juni  2017,  paket  kebijakan  ini  ditujukan  untuk  membentuk  roadmap  industri  logistik  untuk mempercepat  pengembangan  usaha  dan  daya  saing  penyedia  jasa  logistik  nasional.  Berdasarkan  data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40% dari harga ritel barang, dimana 72% komponen terbesar dari logistik adalah ongkos transportasi

Pemeringkat  internasional  Moody’s  memperkirakan  Paket  Kebijakan  Ekonomi  ke-15  ini  dapat  memangkas defisit  transaksi  berjalan  Indonesia  secara  bertahap  ke  depannya,  serta  meningkatkan  daya  saing  dengan merampingkan  serta  menyederhanakan  peraturan,  mengurangi  biaya  operasional,  dan  mengurangi  jumlah barang terlarang.

Dukungan Standard Chartered Bank Indonesia

Standard  Chartered  Bank  (‘Bank’)  sangat  mengapresiasi  keberhasilan  pemerintah  dalam  meningkatkan kualitas iklim bisnis guna menarik investasi asing ke dalam negeri. Untuk itu, Bank berkomitmen membantu mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dengan  membantu  program -program  pemerintah,  termasuk mempromosikan potensi Indonesia di luar negeri. Hal ini sesuai  dengan  aspirasi Bank untuk menjadi bank internasional terbaik di Indonesia.

Dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan outlet di 69 negara, Bank memiliki jejaring yang luas di berbagai negara  yang memiliki pertumbuhan  ekonomi tercepat di  dunia, dengan fokus pada Asia, Afrika, dan Timur Tengah.  Sebanyak  67%  jejaring  global  Bank  berada  pada  jalur  inisiatif  One  Belt  One  Road  (OBOR),  atau yang  dikenal  dengan  Jalur  Sutra  Baru,  yang  digagas  oleh  pemerintah  Cina  untuk  mempromosikan perdagangan bebas  dan  meningkatkan konektivitas  antar  negara  di Asia,  Eropa dan  Afrika. Inisiatif OBOR melibatkan 63% populasi dunia dan 29% dari produk domestic bruto (PDB) global.

Mendorong  hubungan  perdagangan  merupakan  salah  satu  agenda  utama  segmen  bisnis  Commercial Banking  di  SCBI.  Sebagai  bank  dengan  pengalaman  lebih  dari  150  tahun  di  Indonesia,  SCBI  memiliki komitmen untuk membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Bank adalah bekerjasama dengan BKPM dalam secara aktif mempromosikan Indonesia di negara-negara dimana Bank beroperasi untuk mendorong investasi ke  dalam  negeri.  Bentuk  upaya  yang  dilakukan,  salah  satunya,  adalah  dengan  menyelenggarakan  forum forum  pertemuan  investor  dengan  menghadirkan  lembaga-lembaga  pemerintahan  terkait.  Selain  itu,  Bank juga  membentuk  tim  ahli  untuk  membangun  jaringan  dan  kerjasama  bisnis  internasional.  Melalui  Taiwan corridor, Bank mendukung pemerintah dengan menjembatani perusahaan-perusahaan berbasis Taiwan untuk meningkatkan investasi di  Indonesia (baik yang sudah maupun merencanakan untuk melakukan investasi).

SCBI  yang  memiliki  footprints  di  Taiwan  berkomitmen  untuk  membantu  hal  tersebut,  terutama  dari  sisi pendanaan. (pr/Trenz Indonesia) | Foto: Google.co.id