Trenz Indonesia
News & Entertainment

VIU: Polemik Staf Khusus Seharusnya Dorong Presiden Evaluasi

378

Jakarta, Trenz News |  Mundurnya Adamas Belva Syah Devara dari jabatan Staf Khusus Presiden pada hari Senin 21 April 2020 menambah hangat diskusi publik terkait dugaan konflik kepentingan Belva sebagai Staf Khusus Presiden dan sebagai CEO Ruang Guru.

Sebelumnya Belva mengemukakan niat pengunduran dirinya pada hari Rabu (15/4/2020) di akun instagramnya demi menghindari salah persepsi.

“Nah, jadi makin tebal deh persepsi dan asumsi masyarakat karena kemarin akhirnya Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo menerima pengunduran diri Bro Adamas Belva Syah Devara dan memahami alasan pengunduran dirinya,” ujar Ketua Umum Visi Indonesia Unggul (VIU) Horas Sinaga di Tomang Jakarta Barat (22/4).

Menurutnya, saat ini persepsi negatif masyarakat makin bertambah tinggi setelah dikabarkan bahwa Ruang Guru merupakan perusahaan asing dari Singapore. Media mainstream Indonesia pada hari Rabu (22/4) pun mulai memberitakan siapa pemilik dari Ruang Guru sesungguhnya.

“Seharusnya Bro Belva mundur dan melepas Ruang Guru, toh tak ada saham di Ruang Guru. Itu pun jika Belva merasa kepentingan bangsa jauh lebih tinggi daripada kepentingan pribadi dan ada niat awal untuk berkontribusi bagi negara di jalur birokrasi pemerintahan. Kalau yang dilepas adalah Staf Khusus, itu malah mengonfirmasi persepsi dan asumsi publik yang mungkin sebelumnya berkembang luas,” ujar Horas.

Polemik Belva dan Ruang Guru tidak saja terkait posisinya yang diduga kuat memiliki konflik kepentingan, tetapi juga termasuk pro-kontra Program Kartu Kerja itu sendiri yang ditujukan sebagai salah satu cara pemerintah mengatasi persoalan multidemensi ‘Covid-19 Effect’ di kalangan politisi Senayan dan masyarakat luas umumnya.

Presiden Sebaiknya Evaluasi Pelatihan Online

Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai program kartu prakerja dalam bentuk pelatihan online kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona (Covid-19) tak tepat dan efektif. Pelatihan seperti itu dinilai hanya untuk membuang-buang anggaran.

Ketua Umum Pimpinan GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan rakyat, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung untuk mereka bertahan hidup.

“Kita juga tahu, selama ini pelatihan-pelatihan semacam itu tidak efektif dan malah terkesan buang-buang anggaran saja. Rakyat dan karyawan yang kehilangan pekerjaan saat ini butuh bantuan untuk hidup, bahan makanan, bukan pelatihan online,” ujar Gus Yaqut dalam rilis, Kamis (16/4/2020).

Selaras dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor, VIU juga mendorong Pemerintah mempertimbangkan ulang terkait pelatihan online tersebut.

“Saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan hidup, mereka 5,6 juta orang yang akan menerima program tersebut tidak semuanya memiliki gawai yang berkesesuaian untuk mengikuti pelatihan daring dan mereka belum tentu mampu membeli kuota internet saat ini. Lah untuk makan dan hidup normal saja susah bagaimana mau mikirin beli kuota internet,” ujar pakar manajemen yang pernah menjadi Treasury Manajer di Bank BUMN terbesar di Indonesia itu.

Selain Gus Yaqut dan Horas Sinaga, juga ada beberapa influencer dan aktifis-aktifis kebangsaan yang menyuarakan evaluasi program pelatihan online tersebut.

Niluh Djelantik, Pengusaha dan Pembina UMKM, melalui media sosialnya juga ikut mendorong adanya evaluasi pelatihan online yang diduga sarat penghamburan uang rakyat. Seperti bisa kita saksikan di laman facebook dan instagramnya @niluhdjelantik.

“Saya kok terlalu yakin akan Pak Jokowi pasti memiliki ide lebih tepat guna daripada pelatihan online. Kalau yang online-online di media sosial saja banyak yang gratis kok, tetapi yang menjadi pokok persoalan bukan masalah gratis atau berbayar oleh negara, tapi seberapa efektif hasil pelatihan online bagi perkembangan seseorang sehingga kemudian pelatihan itu memiliki makna bagi hidupnya sehingga negara pantas berinvestasi pada hal tersebut?” ujar Horas Sinaga.

Pada masa pandemi Covid-19 ini sangat tidak baik jika ada polemik etika dan moral dalam belanja negara berkembang luas di masyarakat. Presiden perlu segera mengevaluasi dan mengambil langkah hikmat hingga tuntas, katanya.

“Rakyat Indonesia sangat percaya pada Pak Jokowi. Kami memang perlu belajar secara daring, tetapi kalau bicara pelatihan, maka harus tatap muka langsung. Namanya juga pelatihan berarti harus ada pelatihnya dong,” pungkas Horas Sinaga yang juga menjabat sebagai Komusaris Utama di perusahaan Lex Justitia Konsultama itu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.