Jokowi mengungkapkan dalam 5 tahun ini pemerintah telah menerbitkan 25 juta sertifikat tanah. Sementara itu, terdapat 41,4 juta sertifikat yang sudah terdaftar dan tinggal diberikan kepada masyarakat.

Untuk diketahui percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah ini merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dimulai sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia mengajak semua pihak agar di bulan suci Ramadhan ini, bulan yang harusnya saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan saling memberi, kita selesaikan persoalan-persoalan dengan cara yang damai, dengan dialog, menahan diri.

Berlarut-larutnya kondisi tersebut ditenggarai karena banyak pihak yang berkepentingan langsung dan merasa terancam dengan surat yang akan keluar itu.

Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, masih terdapat kurang lebih 36 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat.

Presiden Jokowi menambahkan, pada akhir 2014 lalu Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan kepadanya bahwa ada 126 juta bidang tanah di seluruh Tanah Air yang belum bersertifikat. Dari jumlah tersebut, baru 46 juta bidang tanah yang diselesaikan.

Untuk diketahui, pada tahun 2017 pemerintah telah membagikan 5,1 juta lembar sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Sementara untuk tahun 2018 telah diselesaikan 9,4 juta sertifikat.

Presiden Jokowi berharap agar program percepatan penerbitan sertifikat ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan umat sekaligus mengurangi sengketa-sengketa pertanahan yang terjadi selama ini.

Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden Jokowi untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat per tahun.