Rahmat Baitullah, Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Teritorial Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), menekankan bahwa keberhasilan ekonomi di tiap wilayah di Indonesia harus menjadi fokus utama. Pengusaha Japnas di daerah-daerah diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan usaha mereka di luar wilayah asal.
Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah Pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sendiri menyiapkan 25 booth pelayanan paspor, yang mampu melayani 1.000 pemohon paspor per harinya.
Dalam forum Temu Bisnis Tahap VI ini, Kemenkumham menyediakan banyak layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 rencananya akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Penghargaan disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.
Panglima TNI juga mengingatkan jajarannya untuk mempersiapkan dan merencanakan dengan baik pelaksanaan Latihan Gabungan TNI di tiga trouble spots atau tiga tempat sekaligus dan HUT TNI tahun 2023 akan digelar lebih besar lagi.
Secara khusus Presiden meminta Hendi untuk meningkatkan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui e-katalog sekaligus menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Dengan melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, utamanya sektor UMKM, bagi keberlangsungan industri dalam negeri juga dapat memberikan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Kepala Negara juga menginstruksikan kepada seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan aspek pencegahan agar kesalahan penggunaan anggaran dapat dicegah sedini mungkin.
