Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Kebijakan PPS dibagi menjadi dua. Pertama, diperuntukkan bagi peserta yang belum mengungkapkan harta yang diperoleh sebelum Desember 2015.

Fleksibilitas penggunaan BLT Desa dapat disetujui oleh Bupati atau Wali Kota.

Capaian tersebut tumbuh 21,6 persen lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2020 yang sebesar Rp1.647,8 triliun.

Menkeu pun menjelaskan mengenai bantuan yang diberikan pemerintah tersebut. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH), dengan sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Total alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp28,31 triliun.

Menkeu memaparkan, realisasi belanja negara pada Semester I-2021 mencapai  Rp1.170,1 triliun atau 42,5 persen dari target tahun 2021.

Selain program bantuan sosial, di dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat, tambahan anggaran juga diperlukan untuk program perlindungan lainnya.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen listrik terutama bagi pelanggan bisnis, industri, dan sosial dengan sasaran 1,14 juta pelanggan, yang juga diperpanjang hingga bulan September.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran

Menkeu juga menerangkan kondisi yang harus terus diwaspadai adalah ketidakstabilan perekonomian global, terutama dari sisi korporasi yang mendapat tekanan cukup banyak, baik dari sisi ekspor maupun sentimen investasi.

Menkeu menyatakan KSSK sesuai mandatnya akan terus menjaga stabilitas sektor keuangan sebagai suatu sektor yang sangat strategis dan penting dalam menjaga perekonomian Indonesia tanpa kompromi.

Terkait strategi makro fiskal yang akan dijalankan oleh Pemerintah untuk kebijakan fiskal ekspansif, Menkeu menyebutkan ada tiga strategi. Pertama, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Kedua, kebijakan belanja yang lebih baik untuk efisiensi belanja. Ketiga, meningkatkan belanja modal pembentuk aset serta mengembangkan pembayaran yang kreatif dan mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas.