Menteri Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah telah merilis Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
Menkumham mengungkapkan bahwa praktek bisnis yang tidak etis telah mendorong Indonesia untuk membentuk gugus tugas khusus dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
Melalui komitmen dan kerja sama yang baik, Indonesia siap terus menjadi contoh bagi negara lain dalam menjunjung tinggi keberagaman dan menghormati hak asasi manusia
HBP Ke-58 menjadi momentum yang tepat bagi insan Pemasyarakatan untuk sejenak merenung dan merefleksikan kembali, memungut hikmah dari perjuangan para pendahulu.
Ekosistem KI merupakan siklus perputaran ekonomi, yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
Acara yang digelar di Grand Andaliman ini dihadiri langsung oleh 100 peserta dari berbagai komunitas (musik, film, animasi, literasi, desain grafis dan seni pertunjukan) dan melibatkan 1000 peserta secara daring melalui live streaming di Youtube DJKI serta Facebook dan Instagram Yasonna H Laoly
Kepala Negara juga telah meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, yang hadir mewakili Yasona mengungkapkan rasa bangga serta terimakasihnya atas penghargaan ini.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan pertemuan ini merupakan bentuk sinergi antara JDIH yang ada di kementerian/lembaga pusat dan daerah di Indonesia dalam mewujudkan penataan regulasi dan reformasi hukum
Untuk orang asing selain dari Negara saat ini masih berlaku aturan pembatasan negara tersebut, Angga menambahkan bahwa sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung juga terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan.
LMKN sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini untuk mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan masyarakat. Sesuai undang-undang,
