Trenz News |Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat semakin digalakan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini tak lepas dari Rencana Kerja Prioritas (RKP) 2019 dimana Pemerintah mencanangkan r Prioritas Nasional yang dijabarkan dalam Program Prioritas.
Sayangnya, kegiatan prioritas di Papua dan Papua Barat masih lebih mengutamakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua yang lebih bermuara pada pembangunan infrastruktur. Belum diimbangi atau ditunjang dengan pembangunan di segala bidang, utamanya bidang penegakan hukum.
Berkenaan dengan penegakan di bidang hukum, adalah permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat di kabupaten Merauke yang akhirnya disampaikan ke Badan Musyawarah Kepala Kepala Suku Raja di Tujuh Wilayah Adat Papua (Bamus TWAP), yang mewakili 7 wilayah adat di Papua dan Papua Barat yang terdiri dari lebih 360 suku bangsa dan bahasa. Tujuh wilayah adat tersebut adalah 1.Mamta: Papua TimurLaut, 2. Saereri: Papua Utara/Teluk Cendrawasih,3. Domberai: Papua Barat Laut, 4. Bomberai: Papua Barat, 5. Anunya: Papua Selatan, 6. La Pagi: Papua Tengah, 7. Meepago: Papua Timur
Adalah Federikus Gebze, yang sejak berhasil terpilih menjadi Bupati Kabupaten Merauke, Papua, namun pada perjalanannya di rasa tidak atau belum mewujudkan janji janji kampanyenya bahkan ditenggarai banyak melakukan tindakan penyimpangan/penyelewengan jabatan.
Bahkan beberapa tindakan penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Bupati Merauke tersebut juga ada yang sudah dilaporkan ke KPK dan lembaga hukum lainnya.
Menurut Ketua Bamus TWAP, Agustinus Donald Ohee atau yang akrab di sapa dengan Agus Ohee, dirinya mengaku heran atas pelaporan dugaan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Merauke, FG, sejak setahun lalu belum mendapat tanggapan dari aparat penegak hukum.
“Saya kecewa, karena ketika Presiden Jokowi mondar-mandir ke Papua untuk meyakinkan bahwa pemerintah pusat peduli pembangunan di sana, tapi pejabat yang ada di sana justru banyak yang diduga korupsi, terlibat gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang,” kata Agus Ohee dalam konperensi persnya di Jakarta, Jumat (4/5).
Didampingi sejumlah tokoh adat dan Parpol dari Merauke, Agus Ohee juga menyatakan keheranannya atas belum adanya tindakan dari pelaporan yang ada, seolah ada kekuatan besar yang melindungi sang Bupati Merauke.
Menurut Agus Ohee, melihat beragam pengaduan yang disampaikan ke Bamus TWAP, masyarakat Merauke sudah lama melihat bagaimana ‘jual-beli jabatan’, pencucian uang, dan tindak korupsi lainnya secara massif terjadi. Bahkan aksi demo pun sudah beberapa kali dilakukan, namun karena tak pernah digubris, akhirnya juga sudah dilaporkan ke penegak hukum , termasuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Karenanya seiring galaknya pembangunan di Papua, hendaknya Pemerintah juga mengimbangi dengan memperhatikan guna memperkuat penegakan hukum Di Papua” harap Agus Ohee.
“Makanya kalau Presiden Jokowi mau serius membangun Papua, juga harus serius memberantas korupsi di sana.Karena, banyak anggaran pembangunan yang saya yakin diselewengkan.”, lanjutnya.
Turut menegaskan pernyataan Agus Ohee, seorang sumber yang ikut hadir juga menerangkan sejumlah penyelewengan yang dituduhkan kepada Bupati Merauke, yakni tak hanya dugaan adanya ‘jual-beli’ jabatan, ada juga jual-beli proyek APBD di mana pelaksananya sudah ditentukan pejabat tertentu.
“Tentunya karena bentuk permainan yang ada, akibatnya lelang yang dilaksanakan di Pemda Merauke hanya sebatas formalitas, agar semua tampak berjalai sesuai prosedur. Padahal semuanya sudah diatur jauh sebelum proses lelang itu berlangsung”, jelas sumber tersebut.
“Kalau murni sesuai prosedur, tentunya pemanfaatan APBD Kabupaten Merauke yang sebesar 2,3 Trilyun akan berbuah kemajuan yang signifikan. Namun kenyataan dilapangan jauh dari harapan, bahkan yang terlihat mencolok, mendadak banyak terlihat rumah rumah mewah milik para pejabat di lingkungan Pemkab Merauke”, paparnya lebih lanjut.
“Yang tampak, kini rumah selevel kepala dinas sudah kaya istana setara milik konglomerat, itu dari mana duitnya? Kata Agus Ohee mempertanyakan.
“Harapan kami, pembangunan di Papua jangan hanya focus di bidang infrastruktur dan lainnya aza, tapi juga harus didukung dengan penerapan penegakan hukum yang kuat”, harap Agus Ohee
“Maka akan tidak maksimal segala pembangunan yang berjalan pesat di Papua terlebih di kabupaten Merauke, bila penegakan hukumnya berjalan tidak seiring. Dan bila aparat penegak hukum tak segera menindak lanjuti laporan yang ada, maka dikhawatirkan penyalah gunaan anggaran yang berlimpah di bumi Papua tak akan pernah tepat sasaran”, tegas Agus Ohee.
Selain masalah penegakan hukum yang belum maksimal, di bumi Papua, menurut Agus Ohee yang juga tak kalah penting di Bumi Papua adalah peningkatan leadership terhadap para pemutus kebijakan agar mampu bertindak lebih professional untuk kepentingan bersama. (Fjr) | Foto: Dudut SP