Trenz Indonesia
News & Entertainment

IPW Mencium Aroma Kurang Sedap. Neta S. Pane: Membebaskan Napi Koruptor Adalah Kejahatan Baru

438

Jakarta, Trenz News I Dalam perjalanan lewat penegakan hokum, bangsa Indonesia sibuk memerangi kejahatan korupsi. Bahkan pembentukan KPK (Komisi Peemberantasan Korupsi) masih dirasakan belum mampu mengurangi angka korupsi. Para pejabat tak pernah jera melakukan tindak kejahatan korupsi.

Wabah virus Corona (Covid-19) dialami dan dirasakan secara global dan tak terkecuali Indonesia pun menghadapinya. Dengan dalih wabah Covid-19, Menkumham berwacana hendak membebaskan napi koruptor. Seolah Menkumham lupa bahwa korupsi, sama dengan terorisme dan narkoba adalah kejahatan luar biasa.

Neta S, Pane. Foto: Dok. Jitunews.com

Terkait hal tersebut, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane  mengecam keras adanya wacana untuk membebaskan para napi koruptor dengan dalih wabah Covid 19. “Apapun alasannya, membebaskan napi koruptor adalah sebuah kejahatan baru oleh oknum pejabat negara. Untuk itu intel KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung harus menelusuri, apakah ada bau korupsi dan suap di balik wacana ini,” tegas Neta dalam siaran pers yang dilayangkan ke Trensindonesia.com, Jumat (3/3) pagi tadi.

IPW berharap segenap bangsa Indonesia harus menolak wacana gila membebaskan koruptor dengan dalih wabah Corona. Namun untuk membebaskan napi kelas teri dengan dalih wabah Corona, IPW masih menyetujuinya. Namun IPW berharap Menkumham tetap selektif dlm memberikan toleransi bagi pembebasan napi di tengah wabah virus Corona ini.

Padahal dalam proses pembebasan napi kelas teri, harus melewati empat hal utama. Neta S. Pane menguraikan, pertama, napi berusia 60 tahun ke atas. Kedua, napi yang memang sudah sakit-sakitan, ketiga, napi yang masa hukumannya di bawah setahun, dan keempat napi yang melakukan kejahatan tergolong ringan.

“Untuk napi residivis, pembunuh, perampok, pemerkosa, bandar narkoba, teroris dan koruptor jangan sekali sekali dibebaskan. Jika dibebaskan dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya pasca pembebasan dan kembali menjadi predator bagi masyarakat luas,” tuturnya.

Artinya, kembali Neta menegaskan, jika Menkumham tidak hati hati dan tidak selektif dalam membebaskan para napi itu tentu akan menimbulkan masalah baru di masyarakat, terutama jajaran kepolisian akan disibukkan dalam melakukan pengamanan akibat ulah baru para napi yang dibebaskan tersebut.

Sebab itu, setelah para napi itu dibebaskan, Menkumham harus memberikan data-data mereka kepada Polri. Tujuannya agar Polri bisa memantau dan melakukan deteksi dini terhadap para napi tersebut. Sesungguhnya ada baiknya, jika para napi kelas teri yang dibebaskan itu diwajibkan melakukan kerja sosial, misalnya membantu aparatur pemerintah di tengah maraknya wabah Corona. Mereka misalnya membantu penyemprotan atau bersih bersih lingkungan untuk mencegah meluasnya virus Corona. “Artinya dengan kerja sosial ini tentunya mereka bisa beramal dan bisa dipantau aktivitasnya, baik oleh Depkumham maupun oleh Polri. Jadi mereka tidak terjerumus lagi dalam komunitas kejahatan yang pernah mereka lakukan,” imbuh Neta.

Upaya penyelamatan napi dari bahaya wabah Corona patut diapresiasi, tapi khusus hanya napi kelas teri. “Patut diingat, jangan sampai pembebasan para napi itu akan menimbulkan masalah baru di masyarakat dan merepotkan jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan. Jika itu terjadi Menkumham harus bertanggungjawab penuh karena katagori pembebasan napi kelas teri itu hak prerogatifnya,” tutup Ketua Presidium IPW dalam siaran pers.

Leave A Reply

Your email address will not be published.