Kemenko Polkam gelar seminar literasi digital sebagai benteng hadapi arus hoaks dan ujaran kebencian
Bandung, Trenzindonesia.com | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya literasi digital sebagai benteng menghadapi arus hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi yang kian marak di era post-truth. Hal itu disampaikan dalam Seminar Literasi Digital untuk Jawa Barat Tangguh yang digelar di Bandung, Kamis (11/9/2025).
Acara yang dipimpin oleh Marsma TNI Arifien Sjahrir, Plt. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi, ini membedah fenomena echo chamber, polarisasi digital, serta dampak serius dari penyebaran informasi palsu terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.
Literasi digital lebih dari sekadar kemampuan teknis
Dalam sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko D. Indarto yang dibacakan oleh Arifien, ditegaskan bahwa literasi digital bukan hanya soal kecakapan teknologi. Lebih jauh, ia mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami etika bermedia, menjaga keamanan digital, dan membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
“Perkembangan teknologi informasi membuka ruang demokrasi yang luas, namun juga membawa risiko. Fenomena echo chamber memperkuat polarisasi, menyuburkan hoaks, dan mengancam kohesi sosial bangsa,” ujarnya.
Sinergi multipihak jadi kunci
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Bambang Tri Santoso (Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan Kemenkominfo), Dr. Sugeng Purnomo (Jaksa Ahli Utama JAM Datun Kejaksaan RI), Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat (Guru Besar Universitas Padjajaran), serta Nisa Felicia Ph.D (Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan).
Mereka menekankan pentingnya strategi nasional peningkatan literasi digital, penegakan UU ITE yang tepat guna, serta perlunya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, akademisi, aparat hukum, media, komunitas, dan sektor swasta.
Peserta yang hadir, termasuk perwakilan Pemprov Jawa Barat, TNI-Polri, kejaksaan, civitas akademika, hingga komunitas literasi, sepakat bahwa kolaborasi multipihak sangat penting untuk melawan disinformasi, terutama isu SARA dan politik identitas yang marak di media sosial.
Komitmen jangka panjang
Kemenko Polkam menegaskan bahwa seminar ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan memperkuat literasi digital Indonesia. Tujuannya, mencetak masyarakat yang cerdas, kritis, berintegritas, serta mampu menggunakan ruang digital secara bijak tanpa mudah terprovokasi.
Dengan langkah konkret ini, pemerintah berharap Jawa Barat dan daerah lain bisa menjadi contoh dalam menciptakan ruang digital yang sehat, demokratis, dan tangguh menghadapi tantangan era post-truth.