Dorong Percepatan Produksi 4 Juta Ton Jagung Tahun 2025
Jakarta, Trenzindonesia | Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Polri melalui Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan menggelar rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) secara daring guna mempercepat pencapaian target tambahan produksi jagung nasional sebesar 4 juta ton pada tahun 2025.
Rapat ini berlangsung pukul 14.00 WIB dan diikuti oleh jajaran Kementan, Gugus Tugas Polri tingkat Mabes hingga Polda Papua.
Anev tersebut membahas evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program penanaman jagung seluas 1 juta hektar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Dr. Yudi Sastro, dalam pembukaannya menyampaikan bahwa Kementan telah memetakan potensi lahan dan menyiapkan bantuan berupa benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pendampingan teknis dari Tim BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian). Namun, tantangan utama program ini adalah keterbatasan jangkauan kelembagaan hingga tingkat desa.
“Peran Polri menjadi sangat penting dalam menjembatani dan menggerakkan kelompok tani untuk ikut serta dalam program ini. Kementan juga tengah menyusun petunjuk teknis serta menyediakan 10 unit traktor roda dua untuk mempercepat realisasi tanam,” ujar Yudi.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas kendala di lapangan, seperti yang terjadi di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura. Lahan seluas 12 hektar yang ditanami jagung tumbuh tidak normal akibat penanganan awal yang kurang tepat dan curah hujan yang tinggi. Untuk itu, Kementan telah menurunkan penyuluh serta tim BSIP guna memperbaiki kondisi lahan.
Polri, melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, berperan sebagai penggerak dan fasilitator, bukan pelaksana atau pendamping teknis. Dukungan Polri hingga level Polsek dan Bhabinkamtibmas membantu pembentukan kelompok tani, komunikasi antara petani dan dinas pertanian, serta pengawasan distribusi bantuan.
Fokus kerja Polri dalam program ini adalah mendorong pemanfaatan lahan produktif melalui dua metode: penanaman pola monokultur oleh kelompok tani, dan tumpang sari di lahan tanaman belum menghasilkan (TBM) milik perusahaan swasta, BUMN seperti PTPN dan Perhutani, serta mitra lainnya.
Wakil Ketua Gugus Tugas Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, menjelaskan bahwa pengawasan program dilakukan secara digital melalui Aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap distribusi bantuan, pendataan lahan, hingga pelaporan program.
“Polri hadir untuk memastikan bantuan negara melalui Kementan tersalurkan secara tepat dan tidak disalahgunakan. Kami bukan pelaksana program, tapi fasilitator dan pengawal di lapangan,” tegas Brigjen Langgeng.
Hasil produksi dari program ini akan diserap oleh BULOG melalui mekanisme MoU penyerapan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dengan sistem distribusi dan pengawasan digital, program ini diharapkan berjalan akuntabel, terukur, dan transparan.
Melalui sinergi antara Kementan dan Polri, pemerintah menargetkan program ini mampu:
Memperkuat ketahanan pangan nasional,
Menciptakan lapangan kerja baru, dan
Membangun kemandirian masyarakat pedesaan.
“Sinergi ini adalah bentuk nyata kontribusi Polri dalam mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Brigjen Langgeng. (Da_Bon/Fjr) | Foto: Istimewa