Trenz Indonesia
News & Entertainment

Presiden Jokowi Pimpin Ratas Bahas Dampak Implementasi EUDR

122

JAKARTA, Trenzindonesia | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas implementasi Undang-Undang Antideforestrasi Eropa.

Pembahasan implementasi Undang-Undang Antideforestrasi Eropa atau European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR) tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/07/2023).

Dalam keterangan pers setelah rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah sangat memperhatikan aturan yang telah diundangkan di Eropa. Pemerintah berharap panduan pelaksanaan regulasi tersebut dapat mengadopsi praktik terbaik yang sudah ada, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk komoditas sawit.

Airlangga mengungkapkan, “Kita ingin panduan pelaksanaannya mengadopsi praktik terbaik, termasuk untuk kayu-SVLK, sawit-RSPO/ISPO, serta hasil dari misi bersama dengan Malaysia menjadi MSPO.”

Airlangga juga menyatakan bahwa kebijakan Uni Eropa tersebut akan berdampak pada tujuh komoditas Indonesia, antara lain sapi, kakao, sawit, kedelai, kayu, dan karet. Uni Eropa meminta agar barang-barang atau komoditas yang masuk ke Eropa bebas dari deforestasi, sesuai dengan undang-undang di negara masing-masing, dan dilengkapi dengan uji kelayakan.

Selain itu, negara-negara akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan risiko deforestasinya, yaitu risiko tinggi, risiko standar, dan risiko rendah. Airlangga mengungkapkan bahwa kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada 15-17 juta petani dan produk Indonesia senilai 7 juta dolar AS.

“Ini sangat mengganggu bagi petani kecil. 15-17 juta petani kita akan terdampak, dan juga masalah geolokasi yang menjadi keberatan karena setiap produk tidak perlu diperiksa secara geolokasi karena kita sudah memiliki standar berbasis RSPO dan SVLK,” tambahnya.

Di tempat lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang diskriminatif karena menargetkan produk-produk Indonesia untuk terbebas dari praktik deforestasi. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha membujuk negara-negara lain yang juga terdampak oleh kebijakan tersebut untuk melawan kebijakan ini.

“Itu sangat diskriminatif. Oleh karena itu, kita akan melawan dan mengajak negara-negara lain yang memiliki kepentingan yang sama, seperti Malaysia,” kata Menteri Perdagangan.

Implementasi Undang-Undang Antideforestrasi Eropa akan terus menjadi perhatian pemerintah, dengan upaya menjaga praktik terbaik yang sudah ada dan melindungi kepentingan petani serta produk Indonesia. (Setkab.go.id / Fjr)

Leave A Reply

Your email address will not be published.