JAKARTA, Trenzindonesia | Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menggelar diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang membahas praktik terbaik dalam penyusunan dan ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan sistem hukum Kerajaan Belanda. Diskusi ini berjudul “Best Practices on Treaty-Making and Ratification under the Legal System of the Kingdom of the Netherlands” dan diselenggarakan di Hotel Park Hyatt, Jakarta Pusat, pada Rabu, 21 Juni 2023.

Diskusi ini dihadiri oleh pembicara dari berbagai pihak, termasuk Kepala Divisi Perjanjian, Direktorat Hukum, Kementerian Luar Negeri Belanda, Jules van Eijndhoven; Kepala Bagian Politik, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Maresa Oosterman; serta Pengajar Bidang Studi Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hadi Rahmat Purnama. Diskusi dipandu oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Setkab, Johar Arifin.

Dalam sambutannya, Deputi Polhukam, Setkab, Purnomo Sucipto menyampaikan bahwa Setkab aktif dalam menggali praktik terbaik penyusunan dan ratifikasi perjanjian internasional di berbagai negara. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Purnomo menjelaskan bahwa perubahan kedua undang-undang ini diperlukan agar undang-undang yang telah berusia lebih dari 20 tahun tetap relevan dengan situasi dan dinamika perubahan politik dan hukum saat ini maupun di masa mendatang. Dalam rangka memperdalam substansi penyusunan dan pembahasan amandemen tersebut, Setkab melakukan kajian dengan mempelajari pengalaman dan praktik-praktik terbaik dari negara-negara maju dalam pembuatan perjanjian internasional, salah satunya adalah Kerajaan Belanda.

Melalui DKT ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang sistem hukum Kerajaan Belanda dan memberikan masukan yang berguna dalam penyusunan kajian mengenai pengalaman dan praktik terbaik negara lain dalam pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia ke depan.

Purnomo juga berharap bahwa diskusi ini dapat menghasilkan pemikiran, terobosan, ide, dan saran yang dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Diskusi ini juga membuka peluang kerja sama yang lebih erat antara Sekretariat Kabinet RI dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, serta kerja sama bilateral dalam skala yang lebih luas antara kedua negara.

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pegawai dari Setkab, serta kementerian/lembaga yang terkait dengan hubungan luar negeri dan perjanjian internasional. Tujuan dari kehadiran mereka adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik terbaik dalam perjanjian internasional dari Kerajaan Belanda.

Diskusi ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara lain dalam konteks penyusunan perjanjian internasional yang saling menguntungkan. (Setkab.go.id / Fjr)