Rahmat Baitullah, Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Teritorial Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), menekankan bahwa keberhasilan ekonomi di tiap wilayah di Indonesia harus menjadi fokus utama. Pengusaha Japnas di daerah-daerah diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan usaha mereka di luar wilayah asal.

Presiden Jokowi juga mengambil sumpah jabatan Menkominfo dan para wamen Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.

Ketum Projo Budi Arie meminta Satgas P2MI Projo juga terlibat dalam peningkatan SDM calon PMI sehingga tidak melulu di sektor Rumah Tangga tapi juga di sektor-sektor industri  maju lainnya.

Penilaian ADWI 2021 didasarkan atas empat pilar utama, yaitu pengelolaan atau manajemen, sosial budaya, ekonomi, dan pelestarian lingkungan yang terdiri atas tujuh kategori penilaian. Yakni kategori homestay, toilet, suvenir, desa digital, CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability), konten kreatif, serta daya tarik wisata.

KONGRES II PROJO dihadiri juga oleh Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Watimpres Sidarto Danusubroto, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, dan mantan Kapolda Jawa Barat IrJen Pol Dr. Drs. H. Anton Charliyan M.P.K.N serta sejumlah pejabat teras istana lainnya.

Menurut Ketua DPC PROJO Kota Bogor, Dadi Munardi, intruksi ini juga disampaikan langsung oleh Ketum PROJO atau WaMendes Budi Arie Setiadi kepada semua pengurus dan anggota PROJO se-Indonesia.

Turut menghadiri dalam upacara pelantikan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyala Mattaliti, Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Hidayat Nurwahid, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Seperti saat mengumumkan Kabinet Indonesia Maju, saat mengumumkan Wakil Menteri ini, Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan para Wakil Menteri duduk lesehan di tangga bagian dalam Istana Merdeka, Jakarta.

Sesuai jadwal, para wakil menteri tersebut dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10)

Pelantikan bukan hanya persoalan Jokowi-Ma'ruf, melainkan lebih pada menghormati agenda kenegaraan hasil penyerahan mandat rakyat melalui Pemilu 2019, oleh karena itu jangan ada yang berani mengganggu, apalagi membatalkan pelantikan Presiden

Demokrasi hakekatnya adalah sarana aspirasi politik yang dilindungi UU Demokrasi sekaligus bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat demokratis