Menteri Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah telah merilis Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
Andap juga menyampaikan rotasi dan mutasi jabatan khususnya di kanwil Banten, diharapkan akan membawa perubahan dan mampu meningkatkan kepercayaan dan mendapatkan legitimasi publik.
Pemberian penghargaan tersebut, lanjut Yasonna, dalam bidang pelayanan publik, penanganan pengaduan pelanggaran HAM, pelaksanaan aksi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), sampai dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban internasional di bidang HAM.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan pertemuan ini merupakan bentuk sinergi antara JDIH yang ada di kementerian/lembaga pusat dan daerah di Indonesia dalam mewujudkan penataan regulasi dan reformasi hukum
Selain menampilkan berbagai pelayanan publik, kegiatan IPS Forum 2018 diwujudkan dalam bentuk forum diskusi, marketplace inovasi pelayanan publik, dan Pameran Pelayanan Publik.
Dalam pemaparannya lebih jauh di acara yang bertajuk “How to Protect and Monetize Your IP”, itu,pria yang disapa Gion menjelaskan, pentingnya secara intens campur tangan pemerintah secara berkelanjutan mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi kekayaan intelektual yang lebh akrab kita menyebutnya (Intellectual Property). “Masyarakat harus paham betul apa manfaat undang-undang IP. Agar tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran kekayaan intelektual,” Kata dia.