Dedie juga menjelaskan, skema bantuan terbagi menjadi lima bagian dan Warga Kota Bogor hanya berhak mendapatkan satu bantuan sesuai dengan NIK.

Adapun sangsi untuk pelanggar PSBB, Pemerintah bersama Kepolisian akan menggunakan KUHP pasal 212,216 dan 218 khususnya bagi mereka yang menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya banyak orang.

Data-data kelompok penerima manfaat program tersebut harus dapat merinci penerima manfaat sehingga dapat dijamin keakuratannya. Keterlibatan pemerintah daerah dan desa juga diminta Presiden untuk diperhatikan.

Rudi Harsa Tanaya menyatakan jika dirinya siap membantu aspirasi masyarakat Kota Bogo

Dalam acara tersebut, hadir 1.257 orang penerima manfaat PKH yang berasal dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Cilacap. Turut hadir pula kurang lebih 243 SDM pendamping PKH.

Presiden Jokowi mampir ke Pasar Pelem Gading, yang sontak disambut warga di sekitar pasa

PKH sebagai program prioritas pemerintah dalam rangka mengurangi ketimpangan dan kesenjangan secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp34,4 triliun pada tahun ini.