Trenz Indonesia
News & Entertainment

Gonjang Ganjing Rio Reifan – Henny Mona. Riri Purbasari Dewi Beri Nasihat Begini

379

Jakarta, Trenz Edutainment I Gonjang Ganjing perihal proses perceraian antara Rio Reifan – Henny Mona memunculkan porsi tersendiri bagi Riri Purbasari Dewi S.H., MBA., LL.M perihal kasus pelaporan oleh artis sinetron Rio Reifan atas mantan istrinya Henny Mona ke Polda Metro Jaya.

Menurut Riri Purbasari Dewi, memang benar ada ancaman pidana 5 tahun penjara bagi orang yang melakukan perkawinan, padahal dia tahu bahwa dia masih terikat dalam perkawinan lain sebelumnya. Dan ancaman itu ditingkatkan menjadi pidana penjara 7 tahun, apabila dia menyembunyikan status perkawinan sebelumnya tersebut kepada pasangannya di perkawinan yang baru.

“Itu semua ada di KUHPidana, pasal 279 ayat 1 dan 2. Jadi, ada ancaman hukuman pidana yang cukup berat bagi WNI yang melakukan perkawinan, padahal dia masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Akan tetapi sebagai orang hukum saya musti melihat, apa sih yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ menurut KUHPidana pasal 279 tersebut?” papar Riri Purbasari Dewi ini.

Bagi orang awam mungkin bisa dengan mudah membaca apa isi undang-undang, tapi butuh orang hukum untuk bisa memahami apa maksud dari isi undang-undang tersebut.

“Orang awam mungkin menyangka bahwa ‘kawin siri’ sudah bisa dikategorikan sebagai ‘perkawinan’ yang dimaksud oleh pasal 279 KUH Pidana. Tapi orang hukum tidak bisa begitu,” ungkap Riri Purbasari Dewi.

Riri pun menjelaskan, orang hukum harus melihat bahwa “perkawinan” yang dimaksud dalam pasal 279 KUHPidana, haruslah sesuai dengan makna perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang Tentang Perkawinan (UU nomor 1 tahun 74). Yaitu perkawinan yang dicatatkan secara resmi ke KUA bagi pemeluk agama Islam. “Itulah perkawinan yang dimaksud oleh pasal 279 KUHPidana. Selain itu, bukanlah perkawinan,” timpalnya serius. Sebab tambah Riri, “Lagj pula, ada aturan lain di luar KUHPidana yang mengatur lebih jelas tentang ‘kawin siri’ ini.”

Untuk itu, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP no. 9 tahun 75), yang tidak hanya menerangkan, tapi sekaligus memberi ancaman sanksi bagi para pelaku “kawin siri”.

“PP tersebut menjelaskan bahwa ‘kawin siri’ adalah sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Dan itu ada ancaman sanksinya. Jadi, wajar saja apabila ada laporan polisi mengenai kawin siri,” seorohnya.

Karena melapor ke polisi itu adalah hak setiap warga negara, maka polisi wajib menerima laporan tersebut.

Dan karena ada produk hukum yang mengatur ancaman sanksi bagi pelaku kawin siri, maka polisi dapat saja memproses laporan tersebut. Tapi polisi bukan orang awam.  Polisi adalah orang hukum.

Dan sebagai orang yang paham hukum, polisi tidak bisa menggunakan pasal 279 KUHPidana untuk menjerat pelaku kawin siri. Terutama pelaku yang beragama Islam.

“Sebagai orang hukum, polisi akan menggunakan PP nomor 9 tahun 75 yang memberi ancaman sanksi bagi para pelaku kawin siri. Sanksinya sebagai berikut, Barangsiapa yang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, maka dia dikenakan sanksi denda sebesar 7.500. rupiah,” tegas Riri menerangkan sudah sesuai dengan banyak putusan akhir dari Mahkamah Agung terhadap perkara-perkara serupa.

Kenapa hukum seolah menganggap sepele soal kawin siri ini? “Karena kawin siri itu dampak hukumnya kecil. Yang dirugikan adalah pihak yang terikat dalam perkawinan siri itu sendiri. Dan biasanya itu adalah pihak si wanita,” kata Riri.

Karena yang dirugikan oleh pernikahan siri ini adalah si wanita, maka jadi agak aneh apabila ada laporan polisi oleh calon mantan suami, tentang perkawinan siri si calon mantan istri.

Apalagi si wanita ini tidak bisa melaksanakan perkawinan yang sah sesuai dengan UU Perkawinan, dengan pasangan barunya,  hanya karena si pelapor belum melaksanakan ikrar talak.

Setidaknya Riri akui, kalau seorang mantan suami masih memiliki keberatan dengan perceraiannya, harusnya kemarin dia mengajukan banding. Itu jauh lebih baik dari pada menggantung status si mantan istri.

“Soal kenapa tidak bisa dilaporkan dengan pasal pidana tentang perzinahan. Ya memang tidak bisa. Sesuai dengan KUH Pidana. Laporan polisi tentang perzinahan, hanya bisa dilakukan oleh suami yang sah di mata hukum,” tuturnya.

Dan laporan itu tidak akan bisa diteruskan ke pengadilan, apabila tidak ada gugatan perceraian dari si pelapor.

Dengan kata lain, kalau melaporkan perzinahan, harus sekaligus mendaftarkan gugatan cerai. “Nah, dalam kasus ini, si pelapor sudah tidak lagi bisa menggugat cerai. Karena status perceraiannya sudah diputuskan hakim. Jadi si pelapor sudah tidak memiliki hak hukum untuk melaporkan perzinahan,” tukas Riri pula.

Karenanya lanjut Riri, “Dan mungkin, mungkin, mungkin polisi sudah melihat bahwa pelapor sudah tidak memiliki status hukum sebagai suami lagi, karena sudah ada putusan cerai, sehingga laporannya tentang perzinahan tidak bisa diproses lebih lanjut lagi. Jadi, melihat dua alasan tersebut, sangat wajar apabila laporan perzinahannya ditolak polisi.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.