Trenz Indonesia
News & Entertainment

Kapan Indonesia Tepuk Tangan Akan Kinerja KPK Lagi ?

212

Jakarta, Trenz Corner | Konflik internal KPK -Komisi Pemberantasan Korupsi-tarik menarik 75 pegawai vs kebijakan Pimpinan, sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan jalan tengah. Sebaiknya tidak memilih trek penyelesaian yang terlalu ekstrem kiri atau kanan.

Bila selama ini KPK begitu kokoh membentengi diri sebagai lembaga superbody, kukuh menjulang, ditakuti dengan rentetan operasi rahasia yang senyap, sulit diprediksi dengan penyadapan komunikasi serta pembuntutan sasaran yang intensif dan sulit diduga. Acapkali publik hanya tahu ujung dari operasi tangkap tangan saja, atau pembongkaran kasus besar selama berbulan-bulan.

Tak pernah ada yang tahu, bagaimana taktik, pengumpulan alat bukti, sampai penggiringan tersangka termasuk membangun opini masyarakat, sehingga ketika sebuah kasus besar diungkap, situasi sudah amat mendukung dan matang.

Bisa dibilang sejak berdiri, sampai dengan kemarin, KPK Punya kelas tersendiri, dan selalu menjadi “media darling” dengan tingkat keberhasilan pengungkapan yang nyaris memuaskan. Tak ada prinsip tebang pilih dan tak ada lembaga kebal bernyali juga bertaji sebesar adapun yang belum pernah disikat pakai sapu bersih lembaga anti rasuah ini.

Semua sudah merasakan tindakan tegas tangan besi. Tindakan sapu bersih korupsinya. Mulai dari DPR sampai tingkat duanya,  Bupati-Walikota-Gubernur, kejaksaan, kepolisian, pengusaha busuk yang senang menyuap sampai konglomerat Hitam, sudah pernah merasakan aksi kerasnya dalam memberantas korupsi.

Demikian populernya, langgam dan gaya bekerja KPK yang jujur, berani dan tanpa kompromi, membuat lembaga pemberantas korupsi ini begitu populer dibanding dua saudara tuanya, Kepolisian dan Kejaksaan. Sampai pernah ada. episode. drama “cicak” lawan “buaya” . Lagi – lagi dukungan masyarakat juga media massa dan sosial berdiri tegap melindungi keberadaan lembaga yang masih lumayan bersih ini.

Tapi tak ada gading yang tak retak, banyak isu beredar ada negara dalam negara, singkatnya ada KPKTaliban” dalam tubuh lembaga super kuat ini. Sampai meresahkan banyak pihak. Karena gebrakan pembersihan negara dari laku keji korupsi begitu massifnya, tidak pandang bulu. Sampai menghambat investasi dan menyulitkan perilaku normal. bernegara.

Pemilihan pembantu Presiden sekelas Menteri kebawah, harus menunggu tanda putih dari KPK, bahwa calon pejabat yang bersangkutan bersih dari rekam jejak upaya perampokan uang rakyat. Sampai disini, rupanya banyak pihak gerah, sampai harus disusun UU KPK yang baru, yang mengubah banyak keistimewaan ruang gerak kinerjanya. Lembaga yang dianggap lepas kontrol ini, kini diawasi oleh Dewan Pengawas, yang biasa memberi masukan baik diminta atau tidak diminta oleh pimpinan KPK.

Firli Bahuri

Hal ini membuat lembaga yang biasanya menjadi buldoser tembok-tembok laku jahat pemain anggaran, mulai bisa dikontrol langgam geraknya. Apalagi setelah Firli Bahuri masuk dicalonkan sebagai ketua baru, seperti sudah disediakan karpet merah, bagi kedatangan sosok yang lumayan fenomenal ini. Sampai setidaknya diajukan sembilan Jendral mendampingi pencalonan, dan nampak sangat terlihat, bahwa semua hanya Jadi calon ketua pemanis, penggembira saja, mengantar Firli jadi Ketua definitif. Seperti ada misi khusus yang diembannya. untuk mengembalikan lembaga ini kembali ke trek lembaga yang bisa dikontrol dan bukan menjadi lembaga superbody yang lepas kendali.

Seiring covid, kinerja KPK melempem, miskin gebrakan, tak ada lagi pengungkapan kasus mega korupsi korupsi atau kejahatan korporasi atau konspirasi yang menjadi handy cap pola kerja hebat lembaga ini. Memang ada dua operasi tangkap tangan,  alias OTT yang cukup menghebohkan, penangkapan dua oknum Menteri Sosial dan Menteri KKP.

Lalu ada SP3, atau surat penghentian pemeriksaan Perkara kasus BLBI, Samsul Nursalim, menjadi penutup kinerja yang mulai tidak se-trengginas biasanya. Dalam sejarah KPK setiap perkara dibuka, ujungnya akan terjadi penetapan tersangka, penangkapan, hingga penggadilan.

Ibarat tim sepakbola, KPK selalu total total football dalam menyerang penggarong uang rakyat. Dari kiper sampai striker penyerang terbiasa bikin gol yang indah. Ingat bagaimana drama penangkapan Setya Novanto, yang menghebohkan dulu. Seluruh Indonesia bertepuk tangan dibelakang sukses  KPK.

Cerita sukses di masa lalu, kini beralih ke cerita sendu,  dominasi juga supermasi sebagai aparat penegak hukum di bidang korupsi mulai digedor tiang inti pondasinya, saat peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dari seribu lebih, karyawannya lulus, kecuali 75 pegawai berkarakter “macan” yang selama ini jadi motor penggedor kasus-kasus besar rumit dan sulit.

Memang menjadi pelaku penegak hukum di wilayah antikorupsi tidaklah mudah, Kepolisian Dan Kejaksaan dianggap tidak optimal menangani kasus jenis khusus ini. Budaya main mata,  amat jelas mengganggu penyelesaian kasus yang basah permainan ini.

Kebetulan kebanyakan dari pegawai yang “keras” initial memiliki ciri, bersungguh -sungguh dalam bekerja, unggul dalam karakter, hidup sederhana, kompak dan tekun dalam ibadah. Memang tanpa indikator ini sulit menjadi sapu bersih pelaku tindak korupsi. Di negeri ini. Bahkan sebelum heboh soal 75 pegawai yang tak lulus tes Wawasan Kebangsaan. Lembaga ini mulai masuk angin, ada oknum penyidiknya yang memeras calon tersangka sampai milyaran rupiah agar kasusnya tidak segea dinaikkan ke level berikutnya

 

Presiden Bicara                                                                                           

Presiden Jokowi

Ujung dari masalah “ontran-ontran” di non aktifkan atau dibina soal nasib ke 75 punggawa andalan ini sampai memaksa Presiden Jokowi campur tangan bicara. Sebelumnya, Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu.

Misalnya saran Presiden Jokowi, patut didengar, (Jokowi) menyatakan sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan.

Menurutnya, hasil TWK tidak bisa serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai tidak lulus.

Bahkan, Jokowi juga berharap ada kolaborasi intensif antara KPK-PAN RB-BKN berembuk soal Nasib 75 Pegawai ini.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan,” kata Jokowi.

Jokowi pun meminta agar langkah-langkah perbaikan pada level individu serta organisasi segera diperbaiki., seperti dilansir di Detiknews. Com.

Hal ini selaras dengan pernyataan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris yang turut angkat bicara. Dia sepakat dengan Jokowi.

“Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang sampaikan sebelumnya, hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK,” ucap Syamsuddin.

Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada akhirnya, KPK hairus merelakan pegawainya dibina dan disentuh pihak luar, agar tidak ada KPK dalam KPK, agar tak ada negara dalam negara. Kita pun warga +62, lagi-lagi harus prihatin dan mengambil nafas panjang  seraya berharap Lembaga anti korupsi ini tetap handal, kuat dan terpercaya dalam sapu bersih penggarongan uang rakyat sampai hari ini.

Idealnya suatu hari nanti, Kepolisian dan Kejaksaan punya Tim khusus yang mampu melaksanakan tugas mumpuni,  membereskan kasus korupsi penuh godaan ini. Sehingga keberadaan KPK tak diperlukan lagi atau semua calon pelaku  korupsi sudah jerih dan jera, saatnya Indonesia sampai di fajar hari tanpa. Korupsi.

Apakah pungguk merindukan bulan?. Foto: Google.co.id

endro IST

Jubir matakota Banten

Leave A Reply

Your email address will not be published.