Trenz Indonesia
News & Entertainment

IJTI Jakarta Raya: Pengeroyokan Wartawan Harus di Proses Hukum

174

JAKARTA, Trenzindonesia | Peristiwa pengeroyokan terhadap seorang wartawan berinisial MS, yang sedang bertugas, menuai kecaman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta Raya.

Ketua IJTI Jakarta Raya, Feby Budi Prasetyo, menegaskan bahwa polisi harus memproses hukum secara serius terhadap enam pelaku yang telah ditangkap, yaitu AM, C, MOK, HS, WOW, dan DA.

Kejadian tersebut terjadi saat MS sedang mendokumentasikan aksi pengeroyokan terhadap seorang anak di bawah umur di kawasan Ancol pada Minggu (23/7/2023). Dalam peristiwa ini, Kapolsek Pademangan, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, menjelaskan bahwa selain mengamankan para pelaku, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti.

Menurut Kompol Binsar, empat tersangka dewasa akan dijerat dengan Pasal 170 KUHP yang memiliki ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, dua orang anak yang terlibat dijerat dengan Pasal 170 KUHP subsider Pasal 80 ayat 1 Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.

IJTI Jakarta Raya juga meminta pihak kepolisian untuk menyematkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pers dalam kasus ini. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi tugas wartawan bisa dihukum pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Organisasi IJTI Jakarta Raya menilai tindakan kekerasan tersebut menghambat dan membatasi jurnalis dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di ruang publik. IJTI juga mendesak semua pihak untuk menghormati dan memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang melaksanakan tugas profesinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Atas kejadian tersebut, IJTI Jakarta Raya menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

Menghalangi dan melakukan tindak kekerasan terhadap para jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya adalah pelanggaran undang-undang dan pelaku dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Meminta pihak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap siapapun, baik dari masyarakat sipil maupun non-sipil, yang mengancam dan melakukan kekerasan terhadap para jurnalis.

Meminta aparat untuk menjamin dan melindungi jurnalis saat menjalankan tugas mereka.

Jurnalis diharapkan menerapkan etika jurnalistik dengan baik dan menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Kecaman dari IJTI Jakarta Raya ini menekankan pentingnya perlindungan dan kebebasan bagi para jurnalis yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat. Semua pihak diharapkan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan proporsional terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis. (PR/ Ian Rasya-Fjr)

Leave A Reply

Your email address will not be published.