JAKARTA, Trenzindonesia | Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan pertemuan penting yang membahas Penajaman Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jangka Panjang untuk empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.
Pertemuan ini adalah bagian dari upaya penyelarasan dokumen perencanaan dalam rangka memajukan pembangunan wilayah tersebut.
Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Sondang L. Gaol, S.SOS., M.ENG, yang juga menjabat sebagai Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV di Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, menjelaskan tujuan dari pertemuan ini. Ia menyebut bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya untuk merinci arah kebijakan pembangunan wilayah jangka panjang melalui penyelarasan dengan dokumen perencanaan lainnya.
“Sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Pusat memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya dalam kurun waktu tiga tahun sejak diresmikan,” kata Sondang saat membuka pertemuan yang diadakan di Hotel Best Western Premier The Hive, Jakarta.
Terhadap amanat tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mendapat mandat untuk melaksanakan pembahasan tindak lanjut dalam asistensi dan supervisi dokumen perencanaan pembangunan daerah di empat DOB di Papua. Sondang menekankan bahwa penyelarasan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah jangka panjang ini menjadi langkah awal untuk menjaring masukan dan pandangan terhadap penyelarasan dokumen perencanaan seperti RPJPN, RTRW, KLHS, RPPLH, dan Evaluasi RPJPD sebelumnya.
“Di tahun 2024, langkah selanjutnya akan mencakup penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045, pelaksanaan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045, serta penyusunan Teknokratik RPJPMD Tahun 2025-2030,” jelas Sondang.
Saat ini, Ditjen Bina Pembangunan Daerah sedang mengelola data sebagai instrumen dasar untuk diskusi lebih lanjut dengan pemerintah empat DOB. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dalam konteks perencanaan jangka panjang. Sondang berharap pertemuan ini dapat menghasilkan masukan konstruktif untuk merumuskan arah pembangunan dan pengembangan wilayah DOB.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, serta perwakilan Direktorat di bawah Ditjen Bina Bangda. (PR/Fajar) | Foto: Istimewa